Ternyata Ini Alasan Kemenhub Menaikkan Tarif Ojek Online di Jabodetabek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk wilayah Jabodetabek atau zona 2 mulai tanggal 16 Maret 2020. Keputusan ini diambil setelah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melakukan kajian ke berbagai pihak terkait untuk menentukan besaran tarif. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menegaskan, kenaikan tarif bukan hanya merupakan hasil tuntutan dari driver ojol.

Salah satu pertimbangan yang diambil oleh Kemenhub adalah tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan sekitarnya. "Pertama, perkembangan ekonomi di Jakarta cepat sekali," kata dia, di Jakarta (10/3/2020), seperti dilansir dari dalam artikel " ". Selain itu, Budi juga mendengarkan aspirasi dari pihak terkait, yakni aplikator, asosiai driver, hingga konsumen.

Lebih lanjut, kenaikan tarif juga sejalan dengan aturan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang memperbolehkan tarif untuk dievaluasi secara berkala. "Kalau di regulasi kita kan 3 bulan sekali, tetapi sekarang kan tidak boleh lagi. Kalau boleh sekarang 1 tahun sekali. makanya bisa kita lakukan," tuturnya. Sementara terkait iuran BPJS yang batal naik, Budi membenarkan hal tersebut adalah salah satu komponen pertimbangan driver untuk menaikan tarif.

Namun, meski iuran BPJS batal naik masih ada berbagai komponen lain yang dipertimbangkan driver ojol. "BPJS batal (naik), tetapi kan ada komponen lain," ucapnya. Sebagai informasi, berdasarkan hasil kajian Litbang Kemenhub, besaran kenaikan untuk TBB sebesar Rp 225 per kilometer (km). Namun, Kemenhub memutuskan untuk membulatkannya menjadi Rp 250 per km.

Kemudian, untuk TBA mengalami kenaikan sebesar Rp 150 per km menjadi Rp 2.650 per km, dari sebelumnya Rp 2.500 per km. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, kenaikan tarif hanya akan diberlakukan di zona 2 atau wilayah Jabodetabek. "Dengan hasil diskusi, kenaikan hanya Jabodetabek atau zona dua," kata dia di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan berbagai stake holders terkait, tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) ojol akan naik. Budi menjelaskan, berdasarkan hasil kajian Litbang Kemenhub, besaran kenaikan untuk TBB sebesar Rp 225 per kilometer (km). Namun, Kemenhub memutuskan untuk membulatkannya menjadi Rp 250 per km. "Dari hasil studi Rp 225 dibulatkan saja menjadi Rp 250 per km. Sehingga biaya jasa batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000 per km," ujar Budi.

Kemudian, untuk TBA mengalami kenaikan sebesar Rp 150 per km menjadi Rp 2.650 per km, dari sebelumnya Rp 2.500 per km. "Tarif batas atas dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650," katanya. Bukan hanya itu, biaya jasa minimal juga mengelami penyesuaian menjadi Rp 9.000 untuk batas bawah dan Rp10.500 untuk batas atas. Biaya jasa minimal berlaku untuk perjalanan di bawah 4 km.

Budi menegaskan, kenaikan tarif ini tidak terjadi akibat desakan driver ojol saja. "Kita juga mendengarkan aspirasi dan diskusi dan sebagainya, kita melakukan penghitungan kembali," ucapnya. Rencananya, kenaikan tarif ini akan mulai dilakukan oleh aplikator ojol seperti Gojek, Grab, dan Maxim pada 16 Maret 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *