KPU Siap Selenggarakan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menegaskan kesiapan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. "KPU siap untuk menyelenggarakan dengan baik. Kami siap untuk melaksanakan Desember 2020. Butuh dukungan semua pihak dan syarat syarat yang KPU tidak mampu memenuhi sendiri," kata dia, di sesi diskusi Webinar "New Normal: Pilkada 9 Desember 2020 (Pilkada Aman Covid 19 dan Demokratis)", Selasa (9/6/2020). Penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat daerah itu akan digelar sesuai tahapan protokol kesehatan virus corona atau Covid 19.

Tahapan Pilkada pascapenundaan akibat Covid 19 akan dimulai pada 15 Juni 2020. Sedangkan, tahapan pemungutan suara akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Pada saat ini, Arief mengaku, sudah mempersiapakan dua peraturan KPU (PKPU) yang menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid 19.

PKPU pertama, yaitu PKPU tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. PKPU kedua, yaitu PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam, "Kedua peraturan KPU sedang dalam proses finalisasi. PKPU pertama tinggal diundangkan. Yang kedua sudah sampai uji publik. Yang kedua tinggal harmonisasi dengan DPR dan diundangkan," tutur Arief.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Dia menambahkan, di setiap tahapan membutuhkan dukungan anggaran. Rencananya, pada Kamis 11 Juni, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR RI akan menggelar rapat bersama membahas soal anggaran tersebut. "KPU, pemerintah, dan DPR sudah membahas anggaran. Persetujuan melibatkan Kementerian Keuangan. Rapat semula dijadwalkan besok, tetapi karena suatu hal diundur hari kamis. Kami berkejaran dengan waktu, karena 15 Juni tahapan dimulai," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung KPU RI menyelenggarakan Pilkada. Salah satu bentuk dukungan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah tersebut. "9 Desember pilihan optimis yang sudah kami lakukan. Selain melaksanakan pilkada sesuai amanat konstitusi dan undang undang. Instrumen memberi motivasi penyelenggara negara maupun warga untuk bangkit bergerak maju ke depan,"ujar Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.

"Ada Covid 19, tetapi kita tetap harus menjalankan dan melanjutkan kehidupan ketatanegaraan," ucapnya. Menurut dia, sejak awal penyelenggara pemilu, yaitu KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP sudah menyatakan kesiapan menyelenggarakan Pilkada asalkan memperhatikan syarat dan kondisi. Syarat dan kondisi itu berupa memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid 19. Kementerian Dalam Negeri mendukung dengan cara menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.

Selain itu, dia meminta, kepada pemerintah provinsi agar menjamin seluruh kebutuhan penyelenggara pemilu dapat dipenuhi utamanya terkait ketersediaan alat pelindung diri. Dia memastikan ketersediaan anggaran cukup untuk membiayai pelaksanaan pilkada. "Ciptakan kondisi bagaimana Pilkada langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil sekaligus dan wajib aman dari Covid 19. Kerangka dasar maka tahapan penyelenggaraan itu seluruhnya menggunakan dan dipastikan menggunakan protokol Covid 19," kata dia.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada serentak 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa. Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *